Penjelasan teknis UU ITE Pasal 8 Tentang waktu

Penjelasan teknis UU ITE Pasal 8 Tentang waktu (Locus Delecti)

www.kerisfotopic.net

 

Pasal 8 dalam UU ITE secara garis besar berisikan penjelasan mengenai waktu atau dalam bahasa hukum disebut sebagai Locus Delicti.
hal ini diperjelas dalam ayat 4 butir a dan b:
  1. waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi pertama yang berada di luar kendali Pengirim;
  2. waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi terakhir yang berada di bawah kendali Penerima.


Penentuan locus delicti (dan juga tempus delicti) terkait dengan jenis tindak pidana:
apakah tindak pidana tersebut adalah tindak pidana:

  1. Formil. Penentuan tempus dan locus delicti dari tindak pidana yang jenisnya formil berada dalam tempat dimana dan waktu ketika tindak pidana itu dilakukan. Misalnya pencurian 362 KUHP sedangkan, 
  2. Materil. Penentuan tempus dan locus delicti dari tindak pidana yang jenisnyamateril berada pada tempat dimana dan waktu ketika akibat yang dilarang itu timbul. (Misalnya, pembunuhan biasa pasal 338 KUHP).
Literatur hukum yang digunakan di Indonesia (doktrin) mengenal adanya tiga teori locus delicti, yaitu:
1. Teori perbuatan fisik (de leer van de lichamelijke daad);
2. Teori bekerjanya alat yang digunakan (de leer van het instrumen);
3. Teori akibat (de leer van het gevolg);
4. Teori tempat yang jamak (de leer van de meervoudige tijd)
5. Kombinasi dari teori tersebut.
Akan tetapi ketentuan Pasal 84 ayat(2) KUHAP yang merupakan legislasi di Indonesia mengatur bahwa pada prinsipnya locus delicti suatu tindak pidana adalah tempat dimana tindak pidana itu dilakukan. KUHAP juga membuka kemungkinan bahwa terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri maka masing-masing pengadilan negeri dapat mengadili perkara pidana dengan dibuka kemungkinan penggabungan perkara. (Pasal 84 ayat(4) KUHAP).
Penentuan locus delicti dalam satu perkara tindak pidana adalah hal yang kompleks. Dalam tindak pidana, seorang pelaku tindak pidana dapat melakukan niat jahatnya di satu tempat dan tujuan dari niat jahatnya itu terjadi di tempat lain. Dalam proses pelaksanaan tindak pidana tersebut mungkin saja terjadi tindak-tindak pidana yang lain. Oleh karena itu, peran dan kerja sama pakar dalam hukum materil pidana dan prosedural pidana beserta ahli TI sangat dibutuhkan dalam menentukan locus delicti tersebut.
Akan tetapi, secara konkrit dapat digambarkan bahwa yang menjadi concern pihak kepolisian adalah lokasi hard disc berada. Dengan atau melalui hard disc ini diduga bahwa pelaku telah melakukan satu tindak pidana.

Penyidik dapat menentukan locus delicti dengan berdasrkan :
  1. Dimana pelaku meng-upload data ke internet/ melakukan serangan terhadap korbannya melaui jaringan internet; dan/atau 
  2. Server tempat jaringan di mana website tersebut berada dan dimana saja sepanjang web sites dapat diakses melalui internet serta termasuk akibat yang ditimbulkan.

Berdasarkan Pasal 2 UU ITE, pemerintah Indonesia memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum sepanjang ada pelanggaran terhadap UU ITE dan/atau ada kepentingan bangsa Indonesia yang dirugikan.

Mengingat locus delicti dan server tersebut berada di wilayah Negara lain dan tidak ada maksud secara khusus ditujukan kepada masyarakat Indonesia atau dengan maksud khusus untuk merugikan kepentingan masyarakat Indoneisa, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan hukum pidana Indonesia. Pemerintah Indonesia hanya bisa mencegah disebarluaskannya pronografi yang di unduh dari situs porno tersebut atau memproteksi situs agar tidak bisa dibuka di Indonesia. Masing-masing Negara memiliki hukum yang berbeda-beda, bagi Negara yang tidak melarang pornografi, maka hukum Indonesia tidak bisa diterapkan kepada pelaku yang berada di negeri lain. Kecuali, jika Negara yang bersangkutan melarang pornografi seperti hukum Indonesia dan keduanya Negara kemudian mengadakan kerjasama.
 

Previous
Next Post »