KETIKA PAUGERAN DIGUGAT,


Kemarin, teman2 pekeris Jogjakarta yg tergabung dalam Mertikarta berencana menggelar perhelatan jamasan Pusaka di depan gedung Agung sekaligus sebagai unjuk rasa mendukung penetapan Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sri Sultan Hamengku Buwana Senapati ing Alaga Ngabdurrokhman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng Kaping X (yang kurang lebih berarti: pemimpin yang menguasai dunia, panglima besar, abdi Tuhan, tuan semua orang yang percaya) sebagai Gubernur DI. Jogjakarta. Tetapi perhelatan ini sepertinya batal dilaksanakan atas nasehat GPBH. Yudhoningrat. Beliau tidak ingin pekeris turut terpolitisir mengikuti arus dukung mendukung kepemimpinan. Keris sifatnya lebih universal dan nilai2 itu harus terus dijunjung tinggi. Demikian kurang lebih inti dari arahan Gusti Yudhoningrat yg sangat menenteramkan.
Terlepas daripada itu, dalam budaya Jawa, tradisi memang cukup kuat melekat dalam sanubari warga masyarakat. keberadaan Keraton bukan saja dipahami sebagai pusat kekuasaan, tetapi lebih dari itu, Keraton juga merupakan pusat kebudayaan, memuat nilai2 filosofi, dan menempatkan Raja/Nata sebagai pemegang kekuasaan mutlak yg juga bisa memudahkan turunnya berkah dari Tuhan YMK kepada masyarakatnya. Semua itu tertanam dalam hati dan menjadi sebuah Paugeran. Paugeran berasal dari kata Puger atau Panancang, yaitu tonggak/aturan yg disepakati umum dan diyakini menjadi pijakan dalam berbuat & berperilaku. Senyatanya, Paugeran lebih dihayati dan dilaksanakan dengan sukarela dibandingkan dengan hukum formal. Ini yang berkembang dalam masyarakat tradisi. Dan ketika paugeran itu harus "ditabrakkan" dengan aturan2 formal yg kaku, tentu penolakanpun tak bisa dihindarkan. Dan inilah yg terjadi saat ini dalam kehidupan sosial-politik & psikologi sosial masyarakat Jogjakarta. Sebagus apapun aturan2 formal ketatanegaraan yg digagas, sedetail apapun hukum formal itu dirancang, tentu akan tetap mendapat penolakan karena menggugat Paugeran sama halnya menusuk sanubari masyarakat tradisi.
Pada situasi ini yang kita perlukan bukannya dapur Kalam Munyeng, tetapi Kanda Besuki. Pada kondisi seperti sekarang ini, yg kita butuhkan adalah pamor Dadung Muntir yang berpilin2 dan kuat menjadi satu, bukannya pamor Adeg Mrambut yang berdiri sendiri2 dari bawah sampai ujung. Dan tangguh keris yg kita cari bukannya keris Kamardhikan tetapi keris tangguh Jogjakarta Hamengku Buwana. Dengan menyusun aturan yg menjiwai semangat2 yg tertanam dalam sanubari masyarakat Ngayogyakarta Hadiningrat serta sejarah berdirinya Kasultanan Jogjakarta, tentu aturan formal itu bisa diterima sebagai sebuah Paugeran bagi masyarakat lokal.
karena itu, mari kita berharap pemerintah Pusat mau mengganti wangkingannya dari tangguh Kamardhikan menjadi Tangguh Jogjakarta Hamengku Buwana.


(Foto: Keris tangguh Jogjakarta Hamengku Buwana)
Previous
Next Post »