Problem Pemertahanan Bahsa Daerah


 Jumlah bahasa daerah Indonesia menurut Kaswanti Purwo sebanyak 706. Dari sekian bahasa tersebut 83 dinyatakan sehat, sisanya dalam kondisi mengkhawatirkan, 12 tidak diketahui, 3 dinyatakan punah. Diantara yang mengkhawatirkan sebanyak 32 bahasa dalam kondisi nyaris punah karena tinggal memiliki  penutur 1-50 orang. Status bahasa dikatakan sehat atau safe dan mengkhawatirkan (endangered) tersebut sejalan dengan yang dikatakan Krauss,bahasa ke dalam 3 kelompok, yaitu nyaris punah , mengkhawatirkan, dan kokoh.
Dorian (1980 dalam Kindell 2005)mengemukakan tiga gejala untuk mengindentifikasi bahasa yang mengkhawatirkan, yaitu fewer speakers, fewer domains of use, and structural simplification “jumlah penutur sedikit, bidang penggunaanya terbatas, dan strukturnya sederhana”. Bahasa daerah yang nyaris punah umumnya terbatas pasa ragam lisan. Oleh karena itu, habisnya penutur berate punahnya bahasa dan peradaban masyarakatnya. Ancaman punahnya bahasa daerah di Indonesia terutama disebabkan sedikitnya jumlah penutur sebagai akibat mortalitas lebih tinggi dari fertilitas. Tingginya angka mortalitas kemungkinan disebabkan oleh keadaan kesehatan yang tidak baik (gizi buruk, sakit menular, tingginya angka kematian bayi dan ibu yang melahirkan, layanan kesehatan yang belum baik), bencana alam, dan perang antar suku.
Dalam hal pembelajaran bahasa daerah dimungkinkan melalui tiga alternative :

1.      Menerapkan resolusi Unesco no 54 dan 99 tentang pemakaian bahasa ibu sebagai bahasa pengantar dalam bahasa pendidikan
2.      Mengalokasikan sejumlah periode belajar tertentu, satu atau dua jam per minggu, untuk mata pelajaran bahasa daerah
3.      Melaksanakan kegiatan ekstrakulikuler dalam bentuk bersastra daerah

BAHASA PENGANTAR

Pemakaian bahasa ibu sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan  telah dipraktikan di Indonesia, berup penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar sampai kelas tiga  Sekolah Dasar. Hal tersebut sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantara yang tampak pada kutipan berikut ,
            Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa yang dipelihara sendiri oleh rakyatnya dengan sebaik-baiknya, diwajibkan mengajarkan bahasa persatuan mulai kelas 3 pada sekolah pertama, dengan jaminan akan cukup pandainya anak dalam bahasa Indonesia, bila mereka tamat belajar di sekolah rakyat.
            Pandangan Ki Hajar Dewantara tersebut sesuai untuk pembelajar yang bahasa ibunya memiliki trilogy structural yang sama dengan bahasa Indonesia, seperti bahasa Jawa, Sunda, Madura. Sedangkan yang tipologi strukturalnya berbeda  denagn bahasa Indonesia perlu dikaji lebih seksama agar mencapai hasil optimal. Problem selanjutnya, adanya migrasi penduduk antar daerah yang akan menyulitkan pembelajaran dari luar daerah yang berbeda bahasanya.
            Oleh karena itu, kecenderungannya sejak ini TK sudah menggunakan pengatar bahasa Indonesia. Daerah Maluku dan Irian Jaya yang jumlah bahasa daerahnya banayak, menghadapi aneka problem sebagai berikut:
  1. Tenaga pengajar belum tentu menguasai bahasa daerah dan bahasa daerah belum tentu cocok atau lebih mudah untuk menyampaikan materi pembelajaran dikelas. Hal ini menuntut kebijakan tersendiri dalam hal pendidikan, bila hendak mempertahankan bahasa daerah dan prestasi akademik pembelajaraan optimal.
  2. Jumlah bahasa daerah yang banyak (Irian Jya 270 bahasa dan Maluku 129 bahasa) jumlah penutur bervariasi menyebabkan kelas bersifat multisuku dan multi bahasa. Hal tersebut menyulitkan penetuan bahasa daerah yang akan digunkan sebagai pengantar di kelas.
  3. Pengggunaan satu bahasa daerah kemungkinan akan menyebabkan kecemburuan, kecuali jika ada satu bahasa yang disepakati sebagai bahasa pengantar antar suku.
Berdasarkan adanya 3 masalah tersebut, untuk daerah yang tidak memiliki
bahasa pengantar antar suku yang paling realitas adalah menggunakan bahasa Indonesia. Hal tersebut sangat menguntungkan bagi perkembangan bahasa Indonesian dan intregasi masyarakat antar suku, namun pengembangan bahasa daerah terabaikan. Keberadaan bahasa daerah dapat dipertahankan dan dikembangkan, perlu dikembangkan forum komunikasi yang menggunakan bahasa daerah masing-masing.
            Hal tersebut memberikan peluang pembelajar mengenal, menguasai, dan mampi menggunakan aneka bahasa daerah yang ada dan sekaligus untuk meminimalkan punahnya bahasa daerah akibat desakan dari bahasa Indonesia.
            Kelas dengan bahasa daerah tipologi strukturalnya berbeda dengan bahasa Indonesia kemungkinan memerlukan waktu empat sampai lima tahun untuk dapat menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Oleh karena itu, penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di kelas perlu dipertimbangkan untuk diperpanjang.
            Ancaman berkurangnya jumlah penutur akibat perang dapat diatasi dengan mengembangkan integrasi masyarakat antarsuku. Hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai jalur, seperti pendidikan, kesenian, olahraga, pengembangan wawasan kebangsaan dan penanganannya perlu diupayakan secara lintas sektoral.
Previous
Next Post »